Curhat Penyandang Disabilitas, Antre 3 Tahun untuk Sekolah

SEMARANG – Penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak yang layak termasuk di bidang pendidikan. Bahkan, mereka harus menunggu hingga tiga tahun agar bisa mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) negeri.

Ketua Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Kota Semarang, Didik Sugiyanto, menyampaikan beragam keluhannya. Di atas kursi rodanya, Didik membeber permasalahan yang kerap dihadapi saat penyandang disabilitas hendak mendaftar ke sekolah.

“Pendidikan. Bagi penyandang disabilitas, mengenyam pendidikan, ini amat penting sekali. Kesempatan penyandang disabilitas mengenyam pendidikan amat terbatas sekali,” kata Didik, saat saat sesi tanya jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, di Patra Semarang Hotel & Convention, Selasa (11/2/2020).

Dia menuturkan, terdapat sejumlah penyandang disabilitas yang harus antre hampir tiga tahun, karena terbatasnya jumlah SLB negeri. Bahkan sepengetahuannya, rata-rata di tiap kabupaten atau kota, hanya terdapat satu sekolah.

Di sisi lain, jarak SLB dengan tempat tinggal difabel juga tak semua bisa dijangkau secara mudah. Praktis itu amat menyulitkan kalangan difabel. Didik juga menyinggung program sekolah yang digaungkan pemerintah namun belum total dilakukan.

“Kami punya harapan besar dengan program sekolah inklusi. Namun saat program sekolah inklusi digulirkan, tidak semua dijalankan,” beber Didik.

Terlebih infrastruktur sekolah inklusi juga belum semua diperhatikan. Termasuk ketersediaan tenaga pengajar yang masih kurang, serta lingkungan belum sepenuhnya menerima penyandang disabilitas. “Ini kan menjadi PR besar bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Suara lantang Didik menarik perhatian peserta Musrenbang. Tak terkecuali Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang duduk di panggung setia menunggu curhatan Didik.

Pembukaan Masa Musrenbang juga mengundang organisasi wanita, perwakilan penyandang disabilitas dan anak, masyarakat Pejabat Pusat dan Daerah, DPD RI, DPRD provinsi, akademisi, organisasi profesi, Asosiasi Dunia Usaha, Lembaga Donor, LSM, partai politik serta pemangku kepentingan lainnya, dan pihak terkait lain.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *